Berita

Pengaturan batasan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Untuk pilpres, batasan sumbangan perseorangan dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah, dan sumbangan kelompok atau perusahaan dari 5 miliar rupiah menjadi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mempertimbangkan ulang syarat usia panitia ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Syarat usia paling rendah dua puluh lima tahun dinilai tak bisa …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengeluhkan sulitnya rekrutmen panitia ad hoc di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS mesti menghadapi tantangan adanya ketentuan belum pernah menjabat dua kali sebagai panitia ad hoc serta …

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa munculnya gagasan dari Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk memasukkan pengaturan pembiayaan saksi partai oleh negara menunjukkan kegagalan pendidikan politik dan kaderisasi partai. Pasalnya, apabila partai memberikan pendidikan politik …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mewacanakan pengaturan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini kontradiksi dengan tujuan efisiensi keuangan negara yang dimaksudkan dalam wacana perubahan status permanen penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi …

Jelang tenggat penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih memperdebatkan lima hal krusial. Pembahasan ini diprediksi akan terus terjadi hingga rapat di tingkat paripurna. “Ada lima hal krusial yang pasti akan masuk ke paripurna,” kata Zainudin …

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas presiden di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih menjadi perdebatan. Tiga skenario ambang batas yang muncul, yakni nol persen, 20 persen kursi parlemen, dan 25 persen perolehan suara sah nasional di pemilu sebelumnya. Fraksi Partai …

Sistem pemilu, antara proporsional terbuka dan tertutup, tengah diperdebatkan. Bahkan, pilihan sistem pemilu menjadi salah satu isu yang akan divoting oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pada seminar “Menuju Pemilu yang Berkualitas …

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak jilid tiga yang akan digelar pada 27 Juni 2018 menimbulkan kecemasan. Pasalnya, banyak penyelenggara pilkada di daerah pemilihan (dapil) yang akan habis masa jabatan pada saat tahapan Pilkada Serentak 2018 tengah berlangsung. “Bulan Juni …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sutriyono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kepastian hukum terkait aturan kampanye kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Menurutnya, pemilu adalah memilih …