Berita

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, mengatakan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak maksimal. KPU RI dinilai telah membiarkan terjadinya kecurangan dan kejahatan demokrasi di Pilkada Papua 2017. …

  Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hendak memasukkan pengaturan diperbolehkannya anggota partai politik menjadi penyelenggara pemilu, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, bergulir isu bahwa penyelenggara pemilu dapat seluruhnya diisi oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. …

Beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan judicial review (JR) atas perubahan masa jabatan pimpinan DPD kepada Mahkamah Agung (MA). Masa jabatan lima tahun yang disebutkan dalam Tata Tertib DPD hendak diubah menjadi dua setengah tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat …

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa di tahun 2017, KPU dihadapkan pada serangkaian agenda pemilu yang cukup padat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mesti diselesaikan hingga akhir Mei 2017. Tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai pada …

7 Maret 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan sosialisasi dan uji coba Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). SIPOL dibangun dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Adapun sistem ini bertujuan untuk mempermudah partai dalam mempersiapkan persyaratan pendaftaran …

Sebanyak 51 persen pemilih atau 204 dari 400 sampel responden yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur, menginginkan terdapat lebih dari dua calon pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang bertarung di Pemilihan …

Dari empat ratus responden yang dijaring oleh survei Polling Center, hanya 14 persen pemilih yang menghendaki memilih partai politik atau proporsional tertutup. 47 persen pemilih menghendaki memilih kandidat tanpa memilih partai politik, dan 39 persen menghendaki memilih kandidat dan partai …

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Polling Center dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dari empat ratus responden yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur, 60 persen tidak mengetahui desain Pemilu Serentak 2019. 2 …

Rendahnya akuntabilitas politisi terpilih salah satu permasalahan pemilu Indonesia. Rakyat sebagai pemilih tak bisa meminta pertanggungjawaban dewan terpilih. Kolektivias tanah dan masyarakat adat bisa memperkuat akuntabilitas pemilu. “Adakah dari kita yang pernah didatangi dewan? Kalau ada paling bisa dihitung jari …

Masyarakat adat punya kekuatan kolektif untuk menjawab dalam kehidupan bersama, termasuk politik. Keterpilihan pemilu yang berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat adat. Masalahnya, selain tak solid, upaya musyawarah memutuskan dukungan kepada representasi adat kalah dengan politik uang serta pemilu …