Menghadapi Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada akhir September 2017. Parameter IKP mengacu pada pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017, serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. “IKP sekarang sedang disusun. Kita …
Read More »AMALIA SALABI
DPR Nilai Pembentukan KPPD dan Rumah Pintar Pemilu Beban Pemborosan
Dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU menyebutkan bahwa pihaknya akan membentuk dan mengorganisasi Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan meneruskan pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP). KPPD dan …
Read More »Bantuan Dana CSR untuk Rumah Pintar Pemilu KPU RI
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, mengatakan bahwa KPU akan membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Swasta (BUS) untuk memberikan bantuan pada program sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU …
Read More »KPU Canangkan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencanangkan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Program ini akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota sebagai program strategis yang memberikan pendidikan pemilih secara menyeluruh. “Pendidikan pemilih berbasis keluarga ditujukan agar pendidikan tidak bersifat parsial. Selama ini, sosialisasi itu elitis, …
Read More »KPU Berencana Lakukan Pendidikan Pemilih di Tempat Ibadah
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sosialisasi di rumah ibadah. Sebab, kelompok agama merupakan salah satu segmen masyarakat yang perlu mendapatkan pendidikan pemilih. “Kalau kemarin kan kampanye di rumah ibadah …
Read More »Wahyu Setiawan: Sosialisasi Kolom Kosong di Pilkada Calon Tunggal Juga Perlu
Dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU memuat aturan bahwa materi sosialisasi di pilkada bercalon tunggal berisi informasi bahwa memilih kolom kosong adalah sah. Sosialisasi dapat dilakukan oleh orang per orang, relawan atau pihak lain. …
Read More »MRP Tetap Jadi Satu-satunya Lembaga yang Putuskan Status Asli Orang Papua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan norma baru terkait kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memutuskan keaslian orang Papua dalam pencalonan kepala daerah. Setiap calon harus memenuhi syarat sebagai orang asli Papua dengan menunjukkan surat dari MRP. Apabila calon dinyatakan tidak …
Read More »Logistik Pilkada Kabupaten/Kota 2018 Disediakan oleh KPU Provinsi
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amirul Tamim, memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar pengadaan logistik Pilkada kabupaten/kota di 2018 disediakan oleh KPU kabupaten/kota. Argumentasinya, variasi jarak antara KPU …
Read More »Kelebihan Surat Suara Mesti Dilaporkan dan Dimusnahkan
Dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan (NSPK) untuk Pilkada 2018, kelebihan surat suara yang dicetak oleh perusahaan yang memenangkan lelang wajib dilaporkan kepada KPU. Kelebihan surat suara selanjutnya akan dimusnahkan …
Read More »Dua KPU di Gorontalo Berikan Kartu Ucapan untuk Pemilih Baru
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara dan KPU Kota Gorontalo memberikan kartu ucapan selamat ulang tahun kepada pemilih baru, yakni warga yang genap berusia 17 tahun. Kartu berisi informasi bahwa yang bersangkutan telah mempunyai hak pilih, dapat menjadi penyelenggara …
Read More »