Pada rapat dengar pendapat mengenai rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Penyelenggaraan Pilkada, Ketua KPU, Arief Budiman, mengusulkan bahwa dalam hal pimpinan pusat partai, yakni ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) berhalangan tetap untuk menandatangi surat keputusan pencalonan kandidat kepala …
Read More »AMALIA SALABI
Rekapitulasi Suara Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Berpotensi Timbulkan Persoalan
Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 5 Juni 2017, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar rekapitulasi suara tak dilakukan secara berjenjang, melainkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Usulan tersebut dinilai berbahaya, sebab …
Read More »Perludem: Penambahan Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Tak Diperlukan
Berdasarkan pemantauan terhadap rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 5 Juni 2017, wacana untuk menambah masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menguat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melalui rilis yang …
Read More »Parliamentary Threshold Berlaku Juga untuk Parlemen Daerah
Pada rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta Selatan (2/6), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menyampaikan aspirasi kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR RI. Alasannya, agar partai kecil …
Read More »Diaspora Indonesia: Tiga Alasan WNI di Luar Negeri Berhak Miliki Dapil Sendiri
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengundang organisasi Diaspora Indonesia ke rapat dengar pendapat guna menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembentukan daerah pemilihan (dapil) luar negeri. Ketua Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri, Mohammad Al Arief, menyampaikan sedikitnya tiga alasan …
Read More »Diaspora Indonesia Temui Pansus UU Pemilu Bahas Dapil Luar Negeri
Diaspora Indonesia menemui Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk membahas daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Organisasi jejaring warga negara Indonesia di luar negeri ini menyampaikan tiga alasan pembentukan Dapil khusus luar negeri untuk diwujudkan dalam UU pemilu. …
Read More »Di Rancangan PKPU, LPSDK Harus Muat Tanggal Transaksi dan Jumlah Sumbangan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa penyampaian identitas penyumbang dana kampanye di Pilkada Serentak 2015 dan 2017 amat terbatas. Oleh karena itu, KPU mengatur dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) agar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye …
Read More »PPUA Penca, Pemilih Disabilitas Mental Harus Masuk DPT Tanpa Syarat SK Dokter
Ketua Bidang Pendidikan Politik Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Mahmud Fasa, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih memperhatikan hak pemilih disabilitas mental dalam pemutakhiran daftar pemilih. Menurutnya, syarat terdaftar di daftar pemilih dengan syarat memilih …
Read More »Secara Teknis, Pencetakan Surat Suara Pasti Berlebih
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada acara uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait pilkada menyampaikan bahwa secara teknis pencetakan surat suara tak bisa tak lebih dari jumlah kebutuhan. Pasalnya, mesin cetak surat suara tak bisa diatur untuk mencetak surat …
Read More »Untuk Pilkada 2018, PPDP Mesti Serahkan Laporan Hasil Coklit
Untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan sejumlah peraturan baru di Peraturan KPU (PKPU). Salah satunya yakni menambah tanggung jawab Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mewajibkan PPDP untuk menyerahkan …
Read More »