Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 lebih baik dari kinerja di Pilkada Serentak 2015. Pasalnya, Undang-Undang (UU) No.8/2015 yang menjadi payung hukum …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa KPU telah berupaya maksimal mengakomodasi hak pemilih melalui pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Dari 41 juta pemilih yang berhak memberikan suara di 101 daerah …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, tiga masalah di Pilkada Serentak 2015 masih terjadi di Pilkada Serentak 2017. Satu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum mengakomodasi semua pemilih. Sekretaris …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (5/5) bersama anggota KPU provinsi se-Indonesia, para pegiat, dan pakar pemilu. Melalui FGD, KPU RI menerima masukan terkait mekanisme pelaksanaan pemutakhiran data, anggaran, dan kesediaan untuk …

Sepuluh fraksi mengusulkan kepada Pemerintah agar negara membiayai saksi partai pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. Alasannya, ketiadaan saksi partai dari semua partai peserta pemilu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah mendorong terjadinya praktek kecurangan berupa manipulasi suara oleh penyelenggara …

Saat diskusi “Perempuan Bicara Pemilu” di Senayan, Jakarta Selatan (20/4), beberapa anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (aleg) meminta tindakan afirmatif berupa saksi partai khusus untuk perempuan caleg di Tempat Pemungutan Suara (TPS). …

Pengaturan batasan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Untuk pilpres, batasan sumbangan perseorangan dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah, dan sumbangan kelompok atau perusahaan dari 5 miliar rupiah menjadi …

Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa adanya gagasan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah benar. Namun, wacana tersebut masih didiskusikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan …

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa munculnya gagasan dari Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk memasukkan pengaturan pembiayaan saksi partai oleh negara menunjukkan kegagalan pendidikan politik dan kaderisasi partai. Pasalnya, apabila partai memberikan pendidikan politik …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mewacanakan pengaturan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini kontradiksi dengan tujuan efisiensi keuangan negara yang dimaksudkan dalam wacana perubahan status permanen penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi …