Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris, mengatakan bahwa presidential threshold atau ambang batas untuk mencalonkan presiden merupakan suatu anomali dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam penjelasannya, presidential threshold diakibatkan oleh kesalahan jadwal diselenggarakannya pemilihan presiden …
Read More »AMALIA SALABI
Calon Anggota Bawaslu RI: Saya Akan Komitmen Memberantas Politik Uang
Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ketut Udi Prayudi, pada wawancara Seleksi Calon Anggota Bawaslu RI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat (20/1), mengatakan bahwa dirinya akan berkomitmen untuk memberantas praktik politik uang. Ketentuan terstruktur, sistematis, …
Read More »Ketua Bawaslu DKI Jakarta Ajukan Dua Terobosan Apabila Terpilih sebagai Anggota Bawaslu RI
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengajukan dua terobosan apabila dirinya terpilih sebagai anggota Bawaslu RI periode 2017-2022. Terobosan pertama, yakni, mengadakan rekrutmen calon anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang memuat instrumen keragaman latar belakang. Keragaman latar …
Read More »Fraksi PAN Tetap Ajukan Sistem Proporsional Terbuka
Pada rapat kerja Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tetap mengajukan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). Alasannya, sistem proporsional terbuka memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih anggota legislatif …
Read More »Golkar Terangkan Sikap Partai terhadap RUU Pemilu
Pada penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kepada Pemerintah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menerangkan sikap partai terhadap pengaturan pemilu. Golkar mengusulkan beberapa perubahan dalam RUU Pemilu, dengan landasan untuk memperkuat sistem presidensial, …
Read More »Pansus RUU Pemilu Telah Serahkan DIM kepada Pemerintah
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Pemerintah. DIM yang diserahkan memuat 2.855 nomor, berisi pasal yang disetujui maupun tak disetujui, disertai dengan penjelasan dan usulan pasal. “Hari ini kami secara resmi menyerahkan …
Read More »Ketua Pansus RUU Pemilu: Kami Sepakat Sanksi Pidana Pemilu Ditingkatkan
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa semua fraksi di parlemen menyetujui ketentuan ditingkatkannya sanksi pidana. Ringannya ketentuan sanksi pidana di dalam RUU Pemilu dikhawatirkan tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemilu oleh peserta …
Read More »Besaran Dapil yang Kecil Memperjelas Tanggungjawab Legislator
Besaran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dinilai akan memudahkan anggota parlemen atau legislator untuk melakukan credit claiming atau klaim atas hasil kerja. Semakin sedikit jumlah legislator di suatu dapil, pertanggungjawaban akan semakin jelas, sebab tak banyak tangan yang terlibat dalam …
Read More »Pembentukan Dapil Perlu Pertimbangkan Luasan Wilayah
Pembentukan daerah pemilihan (dapil) perlu mempertimbangkan luasan wilayah, selain jumlah penduduk. Alasannya, di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, banyak wilayah luas yang jumlah penduduknya kecil. Padahal, luasan wilayah menentukan jangkauan legislator kepada konstituennya. “Di Denmark, Norwegia, dan Swedia, pembentukan …
Read More »Politik Uang dan Keterwakilan Perempuan di Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup
Sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dinilai tak begitu berpengaruh pada praktik politik uang dan keterwakilan perempuan. Dalam hal politik uang, kedua varian proporsional ini memiliki celah terjadinya politik uang. Dalam hal keterwakilan perempuan, proporsional terbuka dan tertutup tak …
Read More »