Berita

Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat sipil dapat mengawal pemilu maupun pilkada melalui uji materi untuk memastikan adanya kerangka hukum yang demokratis. Ketika hukum kepemiluan ternyata bertentangan dengan prinsip konstitusional, masyarakat sipil bisa mengambil …

Para calon petahana yang melakukan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) jelang berlangsungnya Pilkada seharusnya bisa didiskualifikasi. Dosen Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan birokrasi harus netral, dan tak boleh dipolitisasi, atau berpolitik praktis. Ia menegaskan, calon petahana tak boleh …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta penataan terkait jadwal pemilu tingkat nasional dan daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian materi dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. Dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, Perludem mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 1 ayat (1), Pasal …

Sepanjang tahun 2023 Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2330 hoaks dengan hoaks politik sebanyak 1292. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Sementara pada tahun 2024 angka temuan hoaks pada semester pertama, sejak Januari-Juni …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menekankan pentingnya langkah strategis yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengelola kampanye di media sosial selama Pilkada 2024. Annisa menggarisbawahi bahwa KPU perlu mengatur secara detail proses kampanye tim …

Sementara itu mengenai kampanye di media sosial, Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani mengatakan, pengawasan kampanye media sosial di pilkada masih kurang terakomodasi. Menurutnya, regulasi pengawasan tidak memberikan ruang yang optimal untuk melakukan monitoring terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi. Iji menyebut, …

Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye politik menjadi salah satu gangguan yang mengancam demokrasi digital. Dalam gelaran pilkada kasus-kasus pada ranah digital terkait dengan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan tiga jenis Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada 2024, dengan meluncurkan Sirekap Info Publik. Sebelumnya Sirekap terdiri dari Sirekap Mobile dan Sirekap Web, pada pilkada 27 November mendatang KPU menambah Sirekap Info …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perlu antisipasi modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, karena dikhawatirkan bisa diduplikasi pada Pilkada 2024. Menurutnya, putusan MK terkait kecurangan Pemilu 2024 masih ada celah untuk dimanfaatkan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan terdapat sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Saat ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara resmi telah menetapkan pasangan calon …